Pages

Jumat, 14 Desember 2012

“Sumber – Sumber Pendapatan Daerah”



Pendapatan daerah ini terdiri dari :
  • Pendapatan Asli Daerah (PAD),
  •  Dana Perimbangan dan
  •  Dana Lain – Lain yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
·        Pajak
·        Retribusi                                                      
·        Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
·        Lain – lain yang sah
Pajak memiliki sifat yang memaksa dan sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Dalam hal ini walaupun masyarakat sudah membayar namun tidak akan mendapatkan apa – apa dalam artian tidak ada kontraprestasi langsung yang didapatkan ketika kita membayar pajak. Hal ini karena pajak ini digunakan untuk penyeleanggaraan pemerintah yang notabennya digunakan untuk melaksanakan tugas negara yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi secara tidak langsung kontraprestasi yang kita dapatkan adalah pelayanan dari pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya pemberian pelayanan dari pemerintah terhadap masyarakat tidak terlalu signifikan. Pajak yang paling gampang untuk dipungut adalah pajak penghasilan karena semua orang yang memiliki penghasilan maka akan dikenakan pajak pengahsilan yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan retribusi merupakan pembayaran wajib oleh perorangan atas jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah terhadap orang tersebut. Jadi kalo pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung sedangkan retribusi ada kontaprestasinnya secara langsung berupa jasa tertentu. Jasa itu sendiri merupakan kegiatan pemerintah daerah yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Jasa tersebut bersifat langsung, artinya adalah mereka yang membayar retribusi yang dapat menikmati jasa yang diberikan.
 Kemudian untuk pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil dari kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga. Misalnya suatu daerah ingin membentuk terminal namun dana yang dipunya daerah tidak cukup maka maka daerah tersebut bekerja sama dengan pihak ketiga dimana pengelolaannyua dilakukan secara terpisah dan pemda mendapat bagian dari keuntungan yang didapatkan. Inilah yang disebut dengan kekayaan daerah yang dipisahkan, hal ini karena pengelolaanya sepenuhnya diserahkan kepada orang ketiga namun pemda tetap mendapat bagian. Pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan ini diatur dama peraturan daerah. Yang harus digaris bawahi adalah pengelolaan kekayaan dareah yang dipisahkan ini harus mengedepankan rasionalitas. Kemudian untuk lain – lain yang sah ini bertujuan untuk memberi kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan sebagai perwujudan dari adanya desentralisasi. Dimana PAD lain – lain yang sah ini tentunya harus ada dasar hukumnya.
Dana Perimbangan terdiri dari :
  • Dana bagi hasil
·        Dana alokasi umum                                                                
·        Dana Alokasi khusus
Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Untuk dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),  Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari : kehutanan,  pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi,  pertambangan panas bumi ”. Proporsi Dana Bagi Hasil menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
a.)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota, dan sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
b.)Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP). Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten dan Kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.
d.)Kehutanan. Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk daerah.
e.)Pertambangan Umum. Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.
f.)Perikanan. Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh Kabupaten dan Kota.
g.)Pertambangan Minyak Bumi. Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untu Pemerintah dan 15,5% untuk daerah.
Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbangan 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
h.)Pertambangan Gas Bumi. Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah.
Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar 30% dibagi dengan imbangan 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota dalam provinsi bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
i.)Pertambangan Panas Bumi. Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk Provinsi yang bersangkutan, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.
            Dana alokasi umum Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah
  • Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
  • Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
Dana Lain – lain yang sah terdiri dari :
·        Bantuan dana
·        Hibah
·        Dana darurat
·        Dana Penyesuaian dan otsus
·        Bantuan keuangan dari provinsi/ pemda lainnya

Referensi :          
UU No 33 Tahun 2004
Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia

0 komentar:

Poskan Komentar